Jakarta, CNN Indonesia —
Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) dan Transparency International Indonesia (TII) Menu Kalium Fosfat Kalium Periode 2024-2029. Menurut mereka、seleksi hingga uji kelayakan dan kepatutan atau uji kesesuaian Chania Bassa Brasil.
Menurut kondisi, di tengah krisis integritas, sudah seharusnya Komisi III DPR RI memilih calon pemimpin dan dewan pengass KPK dengan rekam jejak yang baik. Namun, harap diperhatikan.
“Basa-basi seleksi, pengondisian calon pimpinan KPK yang bisa kompromi korupsi”, ujar Julius Ibrani dari PBHI melalui keterangan persnya, Jumat (21/11).
mengiklankan
Gulir untuk melanjutkan konten
Julius mengungkit panitia seleksi (pansel) yang diduga kuat memilih calon terafiliasi dengan Joko Widodo (Jokowi).
Pansel justru meloloskan nama-nama yang memiliki rekam jejak buruk. Ia menambahkan prosa seleksi terkesan sekadar formitas belaka.
“Seleksi wawancara yang dilakukan oleh Pansel maupun tes kesehatan dan kebugaran di Komisi III DPR tidak menggali lebih lanjut kepada calon terkait mulai dari tidak patuh melaporirji Harta Kekayaan, Harta K Kunununykwemyk:akemkillarakkkna lengkap aak tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tonton konkret dalam upaya membenahi kelembagaan KPK pascarevisi UU KPK 2019,” kata Julius.
Ia menilai lima orang pimpinan dan dewan pengass KPK yang menetapkan DPR memiliki rekam jejak buruk. Johanis Tanak yang ada catatannya pernah berkomunikasi dengan pejabat Kementerian ESDM. Percakapan yang berisi ‘bisalah kita cari duit’ itu sempat viral di media sosial.
“Selain itu, dalam paparannya saat ini pengujian kelayakan dan kepatutan, Johanis Tanak menegaskan akan menghapus OTT KPK karena dianggap tidak sesuai dengan aturan KUHAP yang berlaku, “ucap Julius.
Koalisi menilai bahwa Johanis Tanak tidak mampu mengukur efektivitas keberhasilan pemberantasan korupsi melalui OTT, atau niat menghapus OTT karena adanya transaksi politik dengan niat menghapus OTT karena adanya utaksi politik dengan aat Menghapus OTT karena adanya aksi politik dengan sesoojahah nahah nookkhakfutureOunah nian nadillaran sahoo io oresidenceihi shijinaah nahhihij development hihihiine sjahah nihiji la good good good pelajaran suri dalam menjalankan amanahnya sebagai pemberantas korupsi,” sambungnya.
Julius menambahkan komposisi Komisioner KPK periode 2024-2029 yang didominasi oleh penegak hukum menjadi tantangan untuk mengaktifkan kembali fungsi triggle KPK. Perlu diketahui bahwa produk ini terkait dengan Kepolisian yang dianggap belum cukup efektif dalam melakukan korupsi anggota.
Padahal, DPR adalah mereka dengan rekam jejak Kejaksaan dan Kepolisian yang juga tidak tidak efektif dalam melakukan pemberantasan korupsi di lembaga-lembaga sebelumnya. Bahkan
Dalam keterangannya,ia menyyangkan sikap abai Komisi III DPR terhadap catatan jejak jejak calon pimpinan dan dewan pengass KPK yang dikirim oleh komando.
Pada Kamis ini, Rapat Pleno Komisi III DPR RI menetapkan lima orang pimpinan dan dewan pengass KPK periode 2024-2029. Sebelumnya, Komisi III menggelar uji kepatutan dan kelayakan.
Di kursi pimpinan KPK mendatang, terdapat nama Setyo Budiyanto (mantan Direktur Penyidikan KPK), Johanis Tanak (Komisi KPK saat ini), Fitroh Rohcahyanto (jaksa yang sempat Widodo (hakim di Pengadilan Tinggi Manado)).
. Tinggi Samarinda).
(Rennes/Chassa)
