Menguji Kepatutan dan Kelayakan Capim-Dewas KPK, DPR Jangan Salah Pilih Lagi

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Diky Anandya mengingatkan agar DPR jangan sampai kecolongan lagi dalam memilih capim dan cadewas KPK. Mohon diperhatikan peran KPK 5 untuk memastikan efektivitasnya.

“Kita perlu melihat dulu ya soal KPK secara institusional 5 tahun terakhir, yang mana kita tahu bahwa sumber persoalan utama yang dialami KPK itu berasal dari ada Liputan6.com.

“Sekalipun pada tahun 2019 lalu sudah diserukan oleh masyarakat sipil bahwa ada kandidat yang bermasalah tapi tetap saja itu dialilih oleh pemerintah Melalui panitia etap saja itu dialilih oleh pemerintah Melalui panitia selsi, kudian Dalilih jungdron,” self3kitia s Elsi,k

Di KPK 5, kami akan menggunakan semua fitur KPK.

“Kriteria Ideal yang dibutuhkan KPK periode 2024-2029 adalah Figur yang punya etika”, kata Diky.

Mohon diperhatikan hal-hal berikut: Selama periode ini, mohon perhatiannya terhadap kinerja pengamanan KPK.

“Lalu kemudian yang punya kompetensi dan juga punya rekam jejak yang baik”, ucap Diky.

Melihat dari 10 nama capim dan 10 cadewas yang sedang menjalani fit andproper test di DPR, terdapat beberapa nama yang bermasalah baik secara etika, kompetensi maupun rekam jejak.

Sayangnya memang kalau kita lihat dari 10 nama yang saat ini sedang menjalani fit andproper test di DPR yang sebelumnya sudah diserahkan oleh Joko Widodo Melalui proseseksi yya sudah etika, kemampuan maupun rekam jejak, kata Diky.

Di ITU, ICW merinci seluruh fungsi DPR RI generasi ketiga dan memberikan metode kalibrasi agar.

“Kalau kita melihat beberapa kecenderungan pemilihan, terutama sejak tahun 2019, dimana DPR justru memilih calon yang kontroversial yang banyak diitolak oleh publik”, ujar Diky.

Diky meminta DPR agar sampai salah memilih pimpinan KPK. “Sebagaimana kita tahu bahwa pada saat tanggal 20 Oktober, Presiden Prabowo dilantik menyampaikan bahwa kita akan tegas melawan korupsi,” kata Jelas Diky.

Agar dapat mewujudkan negara antikorupsi maka Harus memilih pemimpin yang memiliki kompetensi dalam pemberantasan korupsi. “Salah satunya adalah memilih pimpinan KPK yang berintegritas, yang tidak memiliki rekam jejak yang buruk dan juga memiliki kompetensi yang baik dalam pantas melakukan korupsi”, tutup Diupky.

ICW akan berada di antara siapa pun yang terpilih sebagai pimpinan KPK untuk masa mendatang akan menghadapi tantangan besar dalam mengembalikan marwah lembaga tersebut.

“ICW memahami bahwa siapapun yang nanti akan terpilih, bukan pekerjaan yang mudah untuk mengembalikan marwah KPK seperti sedia kala,” jelas Diky.

Agar Bisa mengembalikan KPK seperti dulu menurut Diky Harus menyeimbangkan startegi antara pencegahan dan penindakan.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zainur Rohman juga mengingatkan DPR agar berhati-hati dalam memilih calon pimpinan KPK. Menu, integritas, independensi, profesionalisme dan profesionalisme termasuk utama dalam seleksi capim dan calon dewas KPK.

“Jika DPR salah memilih, lima tahun ke depan KPK akan semakin hancur dan bangsa ini akan semakin terjerumus ke dalam jurang korupsi” Zainur kepada Liputan6.com di Jakarta.

KPK akan tetap independen setelah independensi. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kebijakan politik Republik Demokratik Rakyat (DPR) akan terus dilaksanakan.

“Ketua Prabowo tolong lakukan pengujian yang benar dan lakukan pengujian yang benar,” kata Ujarnya.

Zainur memperingatkan bahwa publik akan menilai kepemimpinan Prabowo melalui kinerja KPK Lima tahun mendatang. Ia berharap Prabowo dapat mengembalikan independensi KPK dan memilih calon pimpinan yang berintegritas, independen namun profesional.

“Tahun 2029 kita akan melihat apakah ada perbaikan dalam pemberantasan korupsi. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan komitmen nyata dalam memberantas korupsi”, tutupnya.