Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan Memberikan sejumlah informasi tentang manfaat rencana bebas Baji Anak Anak.
Budi mengisyaratkan hasil raiset yang dilakukan oleh James R Flynn di 72 negara selama periode 1948 hingga 2022. Ia mengatakan selamarentang itu Intelligence Quotient (IQ) masyarakat global naik 2,2 poin samarentang itu Intelligence Quotient (IQ) masyarakat global naik 2,2 poin ikkkangm .
Hal senada dalam majalah The Economist Juli 2024, meningjukkan bahwa plan makan bergizi gratis ini mampu meningkatkan IQ anak sebesar 15 poin, katabidi dalamrapatkodinasi national damerintah puspusat damerintah pusat di Sentul International Convention Center (SICC) Kabutpaten, Bogor, Jawa Barat, Kamis ( 7/11).
mengiklankan
Gulir untuk melanjutkan konten
Maka untuk memenuhi pemberian makanan gizi gratis pada anak-anak indonesia, maka Budi menekankan indonesia perlu mencapai swasembada pangan energi.
Budi menyebut Indonesia perlu melatih kemandirian dan daya saing dengan negara-negara lain. Harap berhati-hati agar tidak merusaknya.
“Jika swasembada ini tidak merata, maka pertumbuhan ekonomi kita akan turun menjadi 1,8 persen”, Katadia.
Lebih lanjut, mantan Kepala BIN itu pun menyebut ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Indonesia, yakni ketidakstabilan di bidang politik dan keamanan.
Perlu diketahui, Budi mewanti-wanti agar pemerintah dan aparat penegak hukum fokus pada aspek kepastian hukum dalam menghadapi beberapa praktik kejahatn.
“Praktik korupitf, penyelundupan, maupuntindak pidana lainnya yang menyasar kepada seluruh lapisan masyarakat, seperti kasus-kasustindak pidana judi online” jelasnya.
Budi pun Berpesan kepada ratusan kepala daerah yang hadir agar mempedomani Lima hal. Apa pun yang terjadi, kita harus mematuhi hukum, peraturan, dan undang-undang.
Kedua, meningkatkan sinergi dan koordinasi antar Forkopimda.
“Ketiga, berhati-hati dalam pembuatan Perda yang berpotensi menimbulkan gejolak. Contoh penentuan UMP, libatkan tripartit yaitu pengusaha, buruh, dan pemerintah” jelasnya.
Keempat, menjamin penyediaan layanan yang adil dan tidak diskriminatif. Kelima, penyampaian informasi, yang benar sehinga kebijakan yang diambil tepat sasaran, serta berdampak positif bagi bangsa dan negara.
(Khar/Dar)
