Jokowi mewariskan sejumlah masalah ekonomi ke Prabowo, mulai dari utang pemerintah hingga jumlah kelas menengah.

Jakarta, CNN Indonesia

Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tahun Baru. Namon, ia menyampaikan sejumlah persoalan terkait ekonomi kepada Presiden Prabowo Subianto, Muledari Wutang pemerintah Hingga jumlah kelas menengah.

Prabowo mengambil sumpahnya sebagai Ketua RI periode 2024-2029 pada Minggu (20/10) setelah meraup suara tertinggi di Pilpres 2024 lalu bersama Gibran Rakabuming Raka. Ia menang dalam satu putaran mengungguli pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo – Mahfud MD.

mengiklankan

Gulir untuk melanjutkan konten

bedakam langkuman CNN Indonesiamengatur aspek ekonomi dan keuangan pribadi Lima, termasuk proyek IKN dan IKN, investasi minimum, investasi, industri manufaktur dan produksi.

1. Pagoda Utang Pemerin

Jokowi bakal mewariskan utang lebih dari Rp8.000 triliun ke Prabowo. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam buku APBN KiTa mencatat utang pemerintah mencapai Rp8.461,93 triliun per 31 Agustus 2024. Jumlah itu setara 38,49 persen dari Produk).

Rasio utang pemerintah disebut masih aman karena di bawah 60 persen dari PDB, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Berdasarkan porsinya, utang berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 88,07 persen atau Rp8.46193 triliun dan berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 11,93 persen atau Rp1.099,37 triliun.

Secara rinci, SBN utang terdiri dari SBN domestik sebesar Rp6.063,4 triliun yang terbagi atas Surat Utang Negara (SUN) ssarebesar Rp4.845,68 triliun dan Segara (SUN) ssarebesar Rp4.845,68 triliun dan Segara (SUN) ssar ?

Lalu, utang dari SBN Valas atau mata uang asing sebesar Rp1.389,14 triliun yang terbagi atas SUN sebesar Rp1.025,14 triliun dan SBN Syariah sebesar Rp364 triliun.

Selanjutnya, utang dari pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp39,63 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp969,74 triliun.

2. IKN sepi investor

Jokowi juga mewariskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang belum Ramung ke Prabowo. Ditambah lagi, belum ada investasi asing yang masuk ke megaproyek kebanggan Jokowi itu.

Menurut Agustu Lalu, IKN Jokowi akan sebesar Rp56 triliun yang berasal dari total penanaman modal dalam negeri. Investasi Rp56 triliun ke IKN itu mengalir ke 55 proyek.

“Per hari ini perlu juga saya sampaikan bahwa sudah di luar anggaran dari APBN,investasi yang masuk sudah Rp56,2 triliun dari 55 yang sudah groundbreaking”, ucap dia.

Jokowi menjelaskan angka itu berasal dari enam proyek bidang pendidikan, dua proyek kesehatan, 10 proyek Logistik dan ritel, dua proyektransportasi dan energi, 14 proyek perbankan dan perkanto, dan peryeky sdan​yk mykkfutureAununununrian nkkfuture future,munun sound hkk sound fun sound hatkunun sound. Saya.

Arilan berinvestasi di Taipan Airlines. Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan, Sinarmas Group Franky Wijaya, Barito Pacific Prajogo Pangestu, Mulia Group Eka Tjandranegara, Adaro Boy Thohir, Kawan Lama Group Kuncoro Wibowo, Alfamart Group Djoko Susanto.

Selain mereka, investasi IKN juga mengalir dari Grup Mayapada, Pakuwon dan JIS.

Jokowi Berdalih investor domestik dalam pembangunan IKN. Sedangkan untuk investor asing saat ini masih harus menunggu.

“Kita ini yang lokal saja masih banyak, mestinya diberikan Prioritas yang domestik dulu”, bertempat di Rabu Seremoni Sumbu Kebangsaan IKN Square (14/8).

Jokowi kemudian menjadi salah satu investor IKN. Proyek investasi investor yang mau masuk.

“Diseleksi 10 langsung mulai, ngantre mereka ngantre, hanya perlu seleksi, tidak semua diberikan kesempatan untuk masuk ke sini” imbuhnya.

3. UU Cipta Kerja Ancam Kesejahteraan Buruh

Jokowi juga mewariskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) yang menggantikan UU Cipta Kerja yang telah dinyata VIIIinki 三台蛋元20205050505255 N5 0 pada 202年1 .

Ada sejumlah poin yang diprotes buruh dalam beleid itu termasuk konsep upah min. Berdasarkan aturan tersebut, formula penetapan upah minimum dapat diubah sesuai keadaan tertentu.

“Dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan rumusan upah minimum yang berbeda dengan rumusan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat 2”, bnyi pap Kerta yang dimaksud dalam Pasal 88D ayat 2”,

88D paling sederhana, rumus perhitungan paling dasar paling sederhana, variabel paling sederhana adalah perekonomian, inflasi, dan indikator ekonomi.

Perlu diketahui, mohon diperhatikan hal-hal berikut ini: Rumus perhitungan minimal minimal.

“Pemerintah menetapkan upah terendah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hiduplayak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”, bunyi pa 4888 bunyi ywker’, bunyi pat 88

Sementara Pasal 88C menyebutkan gubernur wajib menetapkan upah provinsi terendah (UMP) dan dapat menetapkan upah kabupaten/kota terendah (UMK). Penetapan UMK dilakukan dalam hal hasil penghitungan UMK lebih tinggi dari UMP.

“Upah terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan” bunyi pasal 88C ayat 4.

Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh menolak isi Perppu 2/2022 terutama sejumlah pasal tentang upah minimum. Presiden Partai Buruh menyatakan bahwa Iqbal Merinsi Sejumla Pasar Yang Ditorak Ole Buruh. Pertama, pasal tentang upah kabupaten/kota terendah menggunakan ketentuan yang dapat ditetapkan oleh gubernur.

Usulan buruh adalah redaksinya gubernur menetapkan upah minimum kabupaten/kota, alama mubernur menetapkan upah minimum kabupaten/kota, alamak 1Marak, Meter 1/Feterta ,”Peter 1/kota,”Heter /ak

Kedua, formula buruh menolak menjamin inflasi minimum, keterjangkauan dan indikator ekonomi. Pastikan untuk mematuhi instruksi dan persyaratan anggota.

“Sehinga bisa seeaknya mengubah-ubah aturan. Permasalahan lain terkait dengan pengupahan, perppu juga menegaskan hilangnya upah minimum,” tegasnya.

4. Produsen industri

Produsen sektor logam Indonesia terlihat seperti ini. Mengutip rilis S&P Global, indeks manajer pembelian (PMI) manufaktur Indonesia adalah 49,3 pada Juli 2024 dan 50,7 pada Juni 2024. Pelemahan kinerja itu pun menjadi perhatian Jokowi.

Memang benar, orang Indonesia tidak sendiri. PMI negara tetangga kata Jokowi juga mengalami masalah yang sama.

Jokowi sebenarnya sudah punya cukup sumber daya mengenai penyebab masalah itu;

“Betul-betul dilihat kenapa permintaan domestik melemah, bisa karena beban impor, bahan baku yang tinggi karenafluktuasi rupiah atau adanya juga serangan produk-produk impor y mas ondoo degar​​arao di IKN pada Sen pada (12/8).

Ia pun ingin para menteri kabinet Indonesia Maju mencari tahu penyebab sebenarnya sehinga kinerja manufaktur bisa dibangkitkan kembali.

“Saya ingin dicari betul penyebab utamanya dan segera diantisipasi karena penurunan PMI ini saya lihat sudah terjadi sejak empat bulan terakhir,” ujarnya.

(Gambas: Foto CNN)

5.Kelas menengah turun

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia mencapai 47,85 juta orang pada tahun 2024, turun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 48,27 juta orang.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar mengatakan penyebab utama turunnya kelas menengah tahun ini adalah pandemi Covid-19. Data akhir akan tersedia pada tahun 2019.

Namun, pandemi tahun 2020 akan menawarkan lebih banyak hal kepada Anda dalam beberapa hari mendatang. Masyarakat kelas menengah pun ikut merasakandamaknya.

Kan tadi sudah dilihat dari 2014 ke 2019 kan naik (kelas menengah) dari 41 persen jadi 53 persen. Setelah pandemi, dia turun bertahap, itu yang saya tadi vidah pandemi, dia tur. /8).

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono pun mengatakan persoalan kelas menengah akan menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintahan Subianto.

“Ini memang menjadi hal yang harus dicermati betul.Saya rasa ini menjadi PR kepada pemerintahan Pak Prabowo, bagaimana kita mencari solusi-solusi jangka panjang untuk juanali ke level prausi-solusi jangka panjang untuk juanali ke level prajusi-” (25/9).

Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional akan memberikan layanan medis kepada seluruh masyarakat di masa pandemi COVID-19 pada 19 Desember 2020. Ia menilai penurunan kelas menengah bukan karena kebijakan pemerintah yang salah.

“Jangan dianggap bahwa ada kebijakan-kebijakan tertentu yang kurang terus kita tiba-tiba kelas menengah turun terus. Ada konteksnya,” katanya.

Ia mengatakan masalah kelas menengah menjadi fokus Kemenkeu. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) katanya tengah mencari solusi agar kelas menengah bisa tumbuh usai pandemi covid-19.

“Kalau di BKF istilahnya scar effect dari pandemi. Sekarang bagaimana scar effect itu kita setop. Itu perlu pendalaman yang lebih mendalam karena kita tahu kelas menengah perlu perhatian khusus,” imbuhnya.

(Gambas: Video CNN)





Tautan sumber