Anggota Majelis Rakyat (DPRRI) dianggap sekadar “Batuansula“.Sistem Sehinga demokrasi Indonesia mohon diperhatikan.
“Kita melihat DPR kita sekedar sebagai paduan suara, dan itu adalah situasi demokrasi yang sangat tidak sehat,” ucap peneliti Perludem, Titi Anggraini, ketika menanggapi 10 peneliti Perludem, Titi Anggraini, ketika menanggapi 10 mataido peak Preseniden 3ahanta Presener Presen Presen 10 matadoen 3e (Jokowi), Jakarta, 19 Oktober 2024 Sabtu.
Menurut pandangan Titi, DPR Semasa pemerintahan Jokowi dipandang sekadar “stempel karet” masyarakat. Sistem demokrasi Indonesia telah dimanfaatkan dengan baik.
Titi Mongatakan, Belbagai peraturan perundang-undangan Pengawasan jalur cepat terhadap proses demokrasi. Contohnya dengan adanya UU Ciptaker, revisi UU KPK, UU IKN, dan lain sebagainya.
menu, hanya untuk memajukan proses demokrasi.
Pada kenyataannya, situasi tersebut tidak muncul. Sehinga, masyarakat datang ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Agustus lalu untuk memperjuangkan Legislasi yang dianggap lebih demokratis.
“Akhirnya orang mengalihkan, konferensi di parlemen Menjadi konferensi di ruang-ruang perradilan. Sehinga, muncul politisasi pengadilan, yudisial dan bagaimana pengadilan kita juga menjadi instrumen untuk pembenaran kepentingan politik,” imbuh Titi.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengadakan talkshow “Insight Hub Vol 1: Transisis Pemerintahan Indonesia 2024”. Acara ini dibawakan oleh lima narasumber.
Dalam acara tersebut membahas seputar refleksi 10 tahun pemerintahan Jokowi. Harap dicatat bahwa ini adalah periode baru. (M-4)
