Liputan6.com, Jakarta – Partai gerakan “coblos 3 paslon” yang muncul menjelang Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024 mulai menarik perhatian publik. Sejumlah tokoh, seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Anees Baswedan Pj Gubernur Heru Budi Hartono adalah anggota Kebijakan Politik.
Selain itu, Gubernur Bakar Kalon dan Wakil, Jakarta Pramono Anon– Rano Karno, Gubernur Suswono serta calon wakil kebijakan politik DKI Jakarta. DPP harus mendukung politik dunia.
Kebijakan Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, memperingatkan bahwa gerakan “Kobulos 3 Paslon” Demokrasi. Adi menyebut, Gerakan tersebut muncul dari kekecewaan para pendukung Anies Baswedan, khususnya kelompok ‘Anak Abah’, yang merasa kecewa karena tokoh mereka tidak ikut dalam kontestasi Pilkada Jaada Jaadag.
“Sebagai sebuah gerakan politik, sebagai bentuk kemarahan, bukan ada persoalan.Cuma ini kemarahan yang tidak beralasan, mengecewakan yang tidak beralasan,” Kamiskatadia (12/9/2024).
Harap dicatat, harap dicatat, harap perhatikan hal berikut.
“Semoga saja gerakan coblos tiga paslon itu hanya sebatas emosi saat itu dan tidak banyak yang melakukannya” jelas Adi.
Selanjutnya, tanggapan lain juga muncul dari anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus yang menyoroti masalah ini. Dia mengimbau warga jakarta tetap menggunakan hak suara secara sah. Meskipun demikian, dia memahami bahwa gerakan tersebut merupakan bentuk aspirasi yang mengecewakan dari masyarakat
“Itu kan Bentuk mengecewakan atau Bentuk dari Protes mereka yang kecewa dalam pelaksanaan pemilu. Namun ini tidak bisa disebut golput karena mereka tetap ingin memakai hak suara smunal tidak sahm” Kata Guspadiktrangan Resmi (12/9/2024).
Berikut sederet tanggapan dari Anies Baswedan, hingga Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi terkait fenomena ‘Coblos 3 Calon’ di Pilkada Jakarta 2024, sebagaimana dihimpun Tim Berita Liputan6.com:
, Adi Prayitno, memperingatkan bahwa gerakan coblos 3 paslon bisa merusak demokrasi.){kind=link}