Liputan6.com, Jakarta – Pemerinta Kota (Pencott) Debord Belenkana Akan Menyewa kendalandinas Untuk Operasi Kepala OPD Hingga Camat. Anggaran yang disiapkan Rp7 Miliar untuk menyewa kendaraan dinas yang dinilai lebih efisien dibandingkan pembelian kendaraan dinas baru.
Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah Kota Depok, Nina Suzana mengatakan, Pemerintah Kota Depok dan pembelian kendaraan dinas pejabat operasional baru. Pembelian mobil dilakukan Pemerintah Kota Depok pada tahun 2014, 2016, dan 2020.
“Kita akan melakukan sewa kendaraan untuk operasional OPD hingga camat”, ujar Nina saat ditemui Liputan6.com, Minggu (11 Oktober 2024).
Nina menjelaskan, beberapa kepala dinas maupun camat mendapatkan kendaraan operasional pembelian 2014 dan 2016.
“Kita ingin mendapatkan kendaraan yanglayak karena berkaitan dengan tugas” jelas Nina.
Pemkot Depok berencana menyewa kendaraan dinas bukan tanpa alasan, hal itu berkaitan dengan APBD Kota Depok. Perlu diketahui bahwa APBD mungkin tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
“Kalau kita beli semua kan APBD nya nggak cukup, karena ada sekitar 40 lebih kendaraan yang harus dibeli” ucap Nina.
Pemkot Depok berencana akan menyewa 51 kendaraan untuk operasional dinas. Kendaraan tersebut akan digunakan untuk seluruh OPD, Camat, Kepala Dinas, Staf Ahli, dan Asisten Pemerintahan.
“Anggaran yang disiapkan sekitar Rp7 Miliar”, terang Nina.
Nina mengungkapkan, kendaraan dinas disediakan melalui penyewaan dinilai lebih meringankan beban anggaran Pemerintah Kota Depok. Adapun hal yang meringankan yakni terkait pajak kendaraan dan perawatan berkala kendaraan dinas.
“Ini untuk lebih efisien, lebihringan bagi penganggaran kita, kita gak menganggarkan perawatan, pajak, kalau ada kerusakan bisa diperbaiki lagi dengan yang baru,” ungkap Nina.
Rencana operasional sewa kendaraan dinas Akan dilakukan secara lelang Melalui katalog. Namun perlu diperhatikan pengoperasian Depo Valikota dan Vakil Valikota, serta hubungannya dengan Kendala Lama.
“Di katalog nanti kita lihat mana yang lebih layak, kita menganggarkan sekitar segitu (Rp7 Miliar)” ucap Nina.
 Sekretaris Daerah Kota Depok, Nina Suzana mengatakan, Pemerintah Kota Depok tidak lagi mengadakan pembelian kendaraan dinas baru untuk operasional pejabat.){kind=link}