Jakarta, CNN Indonesia —
Wakil Ketuya DPR Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi telah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait calon pimpinan dan calon Dewas Kalium Fosfat Kalium.
Namun Catania, Presiden Tecate Soupos Jan Ditken, Joko Widodo (Jokowi) semuanya akan lolos uji kepatutan dan kelayakan pada rapat DPR. Datang dan uji.
Dasco mengatakan Surpres tersebut sudah berada di meja Ketua DPR Puan Maharani. Namun harap diperhatikan hal berikut ini.
mengiklankan
Gulir untuk melanjutkan konten
“Kayaknya sudah ya. Kemarin itu saya dengar sudah di meja Bu Puan. Nanti entah mekanismenya bagaimana kita belum putuskan. Karena harus diputuskaan melalui rapim itu,”kata Dasco asisaat difi/putuskaan melalui rapim itu,”kata Dasco asisaat difi/asi/asi01
Sesuai mekanisme, DPR selanjutnya akan melakukan uji kesesuaian terhadap 10 nama masing-masing dari capim maupun calon dewas KPK. DPR memiki waktu sebelum jabatan pimpinan KPK habis pada 20 Desember mendatang.
Presiden Joko Widodo mengatakan dia akan melakukan pemeriksaan kesehatan yang layak dalam waktu 10 tahun.
Daftar 10 orang tersebut yakni, Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Djoko Poerwanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Ida Budhiati, Johanis Tanak, Michael Rolandi Cesnanta Brata, Poeng
Total 10 bulan tersebut antara lain Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Elly Fariani, Gusrizal, Hamdi Hassyarbaini, Heru Kreshna Reza, Iskandar Mz, Mirwazi, Sumpeno dan Wisnu Baroto.
Perdana Menteri Hucum Subratman Andi Agtas Agtas Agtas Mielakan Subianto Prabowo Presiden
“Tergantung presiden. Saya ndak boleh berpendapat. Kan, hak prerogatif presiden”, kata Supratman di Istana Kepresidenan Jakarta, Rab (23/10).
Supratman juga mengaku belum mengetahui apakah Surpres yang dikirimkan Jokowi ke DPR terkait capim dan dewas KPK sebelum lengser itu dapat dianulir.
Kebijakan politik merupakan asas dasar DPR dan muatan utama undang-undang KPK.
“Kita konsultasikan, kan sikapnya sekarang ada di DPR kan. Karena presiden (Jokowi) sudah mengirimkan surat ke DPR. Kita tunggutindak lebih lanjutnya,” ujarnya.
Sebelumnya, Koordinator MAKI Boyamin Saiman sebelumnya meminta Ketua Prabowo Subianto menarik surat yang dikirim Jokowi ke DPR perihal nama-nama capim dan dewas KPK.
Surat nama-nama capim dan calon Dewas KPK diteken Jokowi beberapa hari sebelum lengser dari kursi presiden, tepatnya pada 15 Oktober 2024.
Ia mengatakan DPR cukup mengarsipkan surat penyerahan dari Jokowi. Ia menekankan keabsahan dari tindakan tersebut.
Ia pun mengingatkan soal konsekuensi hukum ke depan apabila surpres Jokowi itu ditindaklanjuti DPR.
Menurut Boyamin, kesepakatan telah ditandatangani oleh Jokowi dan Pansel Capim serta Anggota Dewas KPK. Mohon perhatiannya pada pengaturan dan pemeliharaan DPR.
Kewenangan tersebut, kata Boyamin, ada pada Prabowo sebagaimana mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 112/PUU-XX/2022 halaman 117 alinea terakhir dan halaman 118 alinea spert.
(Tiga orang/anak-anak)
