KPK menyita sejumlah dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE) usai menggeledah Kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur pada Rabu (16/10).


Jakarta, CNN Indonesia

Tim penyidik ​​Komisi Pemberantasan Korupsi (Kalium Fosfat Kalium) menyita sejumlah dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE) usai menggeledah Kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Padalab (16/10) lalu.

“Dari kegiatan tersebut, penyidik ​​​​menyita sejumlah dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE)”, ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi, Jumat (18/10).

Tessa adalah dokumentasi rinci dan BBE Yang Distatseb. Ia hanya menjelaskan upaya paksa yang dilakukan KPK terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah kelompok (pokmas) dari APBD Jawa Timur Tahungaran 2019-2022.

mengiklankan

Gulir untuk melanjutkan konten

“Masih terkait pengurusan dana hibah. Masih Sprindik yang lama, belum ada pengembangan,” terang dia.

Perlu diketahui, KPK merupakan salah satu anggota penting wilayah Jawa Timur dan Jawa Timur, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar pada Jumat (6/9).

KPK menyita uang dalam pecahan rupiah dan mata uang asing Senilai Rp250 juta.

Abdul Halim sempat menjabat sebagai Ketua DPRD Jawa Timur (2014-2019). Ia merupakan kakak kandung dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Dalam Proses penyidikan ini, tepatnya pada tanggal 26 Juli 2024, KPK mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 965 Tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk usia 21 atau ang.

Mereka atas nama KUS (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur); AI (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur); AS (Penyelenggara negara/Angota DPRD Provinsi Jawa Timur); ).

Kemudian AR, WK, AJ, MAS, AA, AH (swasta) dan FA (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Kabupaten Sampang).

MAH (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur), JJ (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo), serta AYM, RWS, MF, AM, dan MM dari pihak swasta.

Pada 18 Juli 2024, KPK akan melakukan kampanye promosi menyeluruh di kawasan Kota Bali Surabaya.

(Rennes/Chassa)

(Gambas: Video CNN)




Tautan sumber