Jakarta, CNN Indonesia —
Pengawasan Korupsi Indonesia (ICW) memandang Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau disingkat cotas tipipedecol Presiden Republik Indonesia RI Nomor 122 Tahun 2024 terlebih dulu harus dapat membenahi kewenangan di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
“ICW mendesak agar Kortas Tipikor dapat lebih menitikberatkan pada pembenahan integritas di dalam Polri dengan penindakan untuk menitikberatkan pada pembenahan integritas di dalam Polri dengan penindakan kepada sewat polisi korup.Praktik melindungi atau mendiamkan rekan sewat watyang korup.Ahk melindungi atau mendia mkan rekan sewat yyang moahja yywumi’ hdja ywiwak;sabutu (19/10).
mengiklankan
Gulir untuk melanjutkan konten
Namun, kami akan mengevaluasi maksud dan tujuan Anda untuk membantu Anda lebih memahami situasi di Kapolri.
“Sebab, kalau berkaca pada beberapa tahun ke belakang dan sebenarnya sudah Laten terjadi, Polri selalu tertinggal jauh dari KPK atau Kejaksaan, baik dari segi antikutas maupun kutass prayyk un you kualsah class”.
“Oleh sebab itu, selain merekonstruksi kelembagaan, kami mendorong agar Kapolri juga melakukan upaya lain, salah satunya meningkatkan kompetensi penyidik agar tidak terlihat sekadar gimik semata,” penyidik agar tidak terlihat sekadar gimik sem, “.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo resmi membentuk Kortastipidkor melalui Peraturan Presiden RI Nomor 122 Tahun 2024.
Pasukan itu bertugas membantu Kapolri dalam membina, mengah, menyelidiki, dan menyidik dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi serta tindak pidana pencucian uang.
Kortastipidkor juga bertugas Melaksanakan penelusuran dan pengamanan aset daritindak pidana korupsi.
Korps ini nantinya dierang kepala yang berpangkat inspektur jenderal (irjen) atau bintang dua. Kepala Kortastipikdor mempunyai satu orang wakil.
(Rayne/Anak)
