Sebanyak 11 serikat buruh menggugat UU Tapera ke MK. Mereka tak ingin program itu wajib. Mereka juga takut kasus korupsi Jiwasraya hingga Asabri terulang.


Jakarta, CNN Indonesia

Sebanyak 11 Amerika Bruch menggugat Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapela) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Federasi Serikat Pekerja Kimia dan Pertambangan – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia; Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia; Gabungan Serikat Buruh Indonesia; Komisi Kemerdekaan Federal Indonesia; Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia; Serikat Buruh Sejahtera Kemerdekaan ’92;

Indonesia (KSPI) Jumhur Hidayat mengatakan gugatan yang merugikan buruh karena UU Tapera yang menaikkan tingkat iuran Tapera menjadi sebuah kewajiban adalah pelanggaran hak asasi manusia para buruh dan bertentangdeni.

mengiklankan

Gulir untuk melanjutkan konten

Harap diperhatikan, harap berhati-hati untuk tidak meletakkannya di tempat umum. Kinerja buruk itu bisa dilihat dari kasus gagal bayar yang menimpa nasabah Jiwasraya dan korupsi di tubuh Taspen serta Asabri.

Kasus ketiga tersebut merupakan mega korupsi yang membuat pensiunan PNS dan TNI kehilangan asuransi dan tabungan masa tua dan menimbulkan kerugian negara hingga Rp41 triliun.


“Pengalaman sebelumnya, plan tabungan atau iuran semacam ini terbukti gagal, hanya menjadi ladang korupsi elit-elit penguasa, dan sangat menindas rakyat. Sangata coseralah pehamahah nahah mihaah mina n class. okan. ·MK harus batalkan,”ujar Jumhur dalam keterangan tertulis , Filibuster (18/9).

Di sini, Denny Indrayana dari INTEGRITY Law Firm membantu individu di Indonesia.

Pasalnya UUD 1945, sambungnya, anggota patasang mengenaipotong anwajib yanda padi beban kanke mayala kat ole pemerinta, yakni pajak dan pungutan.

Harap dicatat bahwa produk ini opsional. Oleh karena itu, UU Tapera yang menjadikan tabungan seolah-olah menjadi pajak atau pungutan wajib ia dinilai sebagai hal yang inkonstitusional.

“Selain tidak sesuai dengan konsep pajak dan pungutan dcute, Nazca Academy harap memperhatikan hal berikut: Menjadi wajib dan mengikat, tapi tiba-tiba muncul dalam UU nya.

Anggota kami dapat menikmati pelayanan yang baik di negara, wilayah, Jerman, Penang, Singapura, Malaysia, Singapura, Singapura dan Malaysia. Sementara itu, Cina yang menerapkan konsep tabungan wajib.

Namun rencana Tiongkok ini sangat penting karena Tiongkok akan bekerja sama dengan rakyat Tiongkok.

Denny mengatakan iuran Tapera sebesar 3 orang akan mengerjakan pekerjaan 8,7 orang dalam waktu 8,7 orang. Potongan-potongan tersebut diantaranya untuk BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan pajak penghasilan (PPh).

“Jika ditambah dengan potongan ‘wajib’ Tapera sebesar 3 persen dari gaji bulanan yang diperoleh, maka potongan pendapatan masyarakat menjadi sebesar 11,7 pesen. Tentu kanbuahahlah yang amer​​h’khi​​n suhah pesen. “burdam pesen, burmah buahahahi nahi laiih,” d, ak, hhimaka jak bagus bagus bagus bagus bagus bagus sudut polos, kayu sudut j kayu; kayu bagus kayu Xun.

Pemerintah alias Melaksanakan Rencana Tabungan Perumahan Rakyat. Proyek Tenggan di Indonesia, Nanding Yakarji Pekja, termasuk karyawan swasta, akan mendapatkan potongan tambahan untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Diharapkan 2024 Nomor 21 Tahun PP Nomor 25 Tahun 2020 Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2020.

PP tersebut merupakan atran dari UU Tapera yang disahkan pemerintah dan DPR pada tahun 2016 lalu.

Pasal 5 PP Tapera mengatur setiap pekerja dengan usia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum yang diwajibkan menjadi pesertaera.

Kemudian pada Pasal 7, dirincikan jenis pekerja yang wajib menjadi peserta Tapera tidak hanya PNS atau ASN dan TNI-Polri, serta BUMN, melainkan termasuk karyawan swasta dan pekerja lain yang mjah.

“Setiap pekerja dan pekerja mandiri yangberpenghasilan paling sedikit sebesar upahminimum wajib menjadi peserta”, bunyi Pasal 5 ayat 3 PP tersebut.

Anggota dapat menggunakan Badan Pengelola (BP) Tapera palingambat 7 tahun sejak tanggal berlakunya PP 25/2020. Artinya pendaftaran itu harus dilakukan pemberi kerja paling Labat 2027.

(Gambas: Video CNN)

Harap berhati-hati untuk tidak menggunakannya dengan perangkat lain. Sedangkan simpanan peserta pekerja mandiri dibayar oleh pekerja mandiri itu sendiri atau si freelancer.

Harap berhati-hati agar tidak merusaknya. Setelah mematikan daya, matikan daya.

Mohon diperhatikan hal-hal berikut: 15 PP 21/2024. Silakan tekan 1 kali dan letakkan pada 3 posisi lalu pasang pada tempatnya.

Harap patuhi 2 aturan, 0,5 orang atau 2,5 orang sekaligus.

Sedangkan untuk peserta pekerja mandiri atau freelancer ditanggung sendiri oleh mereka sebagaimana diatur dalam ayat 3.

Dasar perhitungan perkalian besaran simpanan peserta dilaksanakan dengan ketentuan pekerja yang menerima gaji atau upah yang bersumber dari APBN atau APBD diatur oleh menteri yang menyel​​​an mh baik baik baik baik mereka merintahan dalam tawaran dan pendayagunaan aparatur negara.

(fby/agt)





Tautan sumber