Mataram (ANTARA) – Apalatke Polysia Menduga pelestarian lahan dan kawasan aset milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas 65 hektar Menjadi pemicu adanya aksi anarkis warga di Gili Trawangan.
Kepala Bidang Humas Kepolisian Daeah NTB Komisaris Besar Polisi Rio Indra Lesmana di Mataram, Jumat, mengatakan pihaknya meminta pihak Pemprov NTB untuk lebih peduli terhadap persoalan sosial yang terjadi di kawasan wisata tersebut.
“Jadi, seharusnya (penyelesaian) didukung oleh pemprov karena ini ‘kan berkaitan dengan aset pemprov. Semua pihak harus peduli atas persoalan ini,” kata Rio.
Borda NTB Institute di Rio de Janeiro terletak dekat Pemprov NTB di Provinsi Gili Trawangan.
“Pastinya nanti akan kami sampaikan ke pemprov, saya akan buat narasinya terlebih dahulu untuk bahan pengantar,” ujarnya.
Baca juga: Polisi di Gili Trawangan
Perhatian Pemprov NTB, Rio memastikan secara internal mengamankan dan mengumpulkan seluruh pejabat Polri yang bertugas di Kabupaten Lombok Utara.
“Sebagaimana Yang Sudah Disampaikan Pak Kapolda NTB, Gili Trawangan Itu Prioritas Kawasan Pengamanan. Jadi, ITU TUGAS SAYA NANTI, Saya Akan Sampaikan DA Kapolres, KASAT, Kapolsek, Sampai Polsubsektor Di Gili Untuk Meningkatkan Pola Pengamanan, Pasti Akan Saya Lanjuti,” diameter UCAP .
Pekan Lalu, terjadi aksi anarkis sekelompok warga di Gili Trawangan. Investor asing dalam pengelolaan sebuah tempat usaha di atas lahan milik Pemprov NTB.
Namun perlu diketahui, Gili Indah Polsubsektor Gili Indah yang bertugas dalam hal pengamanan di Gili Trawangan, Meno, dan Air, berhasil menghentikan aksi tersebut.
Baca juga: Survei data KKP BKKPN Gili Trawangan
=Baca juga: Polda NTB memeriksa penjualan udara ilegal valga Prancis di Trawangan
