Mataram (ANTARA) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat realisasi pendapatan negara di wilayah tersebut hingga 30 Juni 2024 mencapai Rp4,79 triliun atau setara 49,14 persen dari Target.
Kepala Kanwil DJPb Nusa Tenggara Barat Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan realisasi pendatapatan tersebut tumbuh 122,03 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Penerimaan itu sebagian besar dari pajak”, ujarnya di Mataram, Jumat.
Ratih menuturkan penerimaan perpajakan menyumbang 91,2 persen dari Total penerimaan negara sebesar Rp4,37 triliun. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP menyumbangkan 8,8 orang dengan total persen negara sebesar Rp419,64 miliar.
Pajak pertambahan nilai atau PPN menyumbang pendapatan paling besar yang menandakan pertumbuhan pertumbuhan ekonomi sudah mulai berjalan.
Menurutnya, kenaikan belanja negara juga menampilkan manfaat ekonomi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ada di Nusa Tenggara Barat.
“Harapan kami segera dapat dinikmati masyarakat karena belanja sudah mulai dilaksanakan”, katha lati.
Sisi belanja negara mampu mengalami pertumbuhan sebesar 7,15 orang Tahun demi tahun (YoY) yang didukung oleh membaiknya realisasi belanja pemerintah pusat sebesar 4,6 orang, year-on-year transfer ke daerah sebesar 8,53 orang.
Hingga, semester I 2024, belanja pemerintah pusat mencapai Rp4,22 triliun. Keadaan sebenarnya sebesar Rp1,72 triliun atau setara 44,75 orang dari pagu dan belanja pekawai mencapai Rp1,88 triliun atau sekitar 57,67 orang dari pagu.
Modal belanja juga memberi andil terhadap belanja pemerintah pusat atau belanja kementerian/lembaga sebesar Rp612,35 miliar yang setara dengan 37,56 persen dari pagu.
Adapun belanja bantuan sosial direalisasikan sebesar Rp11,02 miliar dari pagu tahun ini sebesar Rp20,19 miliar. Harap berhati-hati untuk tidak menutup Nusa Tenggara Barat.
Sebanyak Lima kementerian/lembaga dengan realisasi belanja tertinggi di Nusa Tenggara Barat adalah Badan Pengasan Pemilihan Umum, BKKBN, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pariwisata dan Kepolisian.
Ratih menyampaikan bahwa belanja pemerintah menunjukkan pengaruhnya terhadap perekonomian nusantara barat.
“Jadi belanja pemerintah nanti tidak terkumpul banyak di akhir tahun, artinya ekonomi mudah-mudahan bisa tumbuh dengan baik”, tutupnya.
