Permintaan untuk mengizinkan warga negara Kamboja dan Filipina mengakses Internet dimulai pada tahun 1999 dalam gugatan hukum selama 36 tahun terkait telekomunikasi.
Selama 21 tahun terakhir, operator telekomunikasi telah mengembangkan layanan telekomunikasi mereka dengan mempertimbangkan perlindungan, kepuasan, loyalitas, atau kepuasan pengguna.
Oleh karena itu, untuk memberantas praktik ilegal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan teguran kepada Kementerian Politik, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Dr. Hadi pada 19 Juni 2024.
Diketahui pula, sejak 17 Juli 2023 hingga 13 Juni 2024, Bank Negara Indonesia telah menerima 2.945.150 konten perjudian online. Sejak 18 September 2023 hingga 28 Mei 2024, Bank Negara Indonesia juga menerima 555 permintaan akun e-wallet terkait aktivitas perjudian online.
Dari 17 Juli 2023 hingga 13 Juni 2024, National Academy of Sciences melaporkan bahwa terdapat 16.596 dokumen perjudian di situs pendidikan dan 18.974 dokumen perjudian di situs investasi.
